Imigran Surga

https://images.app.goo.gl/QnQTuTFoc7LZf74t9 Menghadapi situasi negera yang carut-marut belakangan ini. Sejak tahapan pilpres yang menuai kontroversi, serta kebijakan-kebijakan politik yang mencidrai demokrasi. Adanya perselingkuhan-perselingkuhan yang mengatasnamakan rakyat, baik itu entitas parpol-parpol yang menjalin kasih dengan pemerintahan, serta sekumpulan dewan yang atas nama rakyat, mereka diagungkan. Hal ini, jelas-jelas menelanjangi demokrasi, sebagai anak kandung dari reformasi. Kondisi semacam ini, jika ditinjau dari situasi politik dalam negeri, efisiensi gerakan perlawanan, serta kesamaan persepsi dan kehendak perbaikan demi menjaga kewibawaan ibu pertiwi. Maka tentu, tidak ada jawaban selain seruan revolusi, yang tidak sekadar merubah tahapan-tahapan prosedural nan administratif dalam bernegara, melainkan mencapai perubahan dalam sistem tata kelola kenegaraan. Situas i Politik dalam Negeri. Pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, setelah putusan MK tentang syar...

Berkenaan dengan ambang batas, Badan Legislasi DPR menentukan redaksi pada UU Pilkada pasal 40, yang kurang lebih menerangkan tentang boleh dan tidaknya pengusungan calon berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diputuskan. Tetap saja, bagi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD,  dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan paling minimal 20℅ jumlah kursi atau 25℅ akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.  Dalam poin selanjutnya, bagi partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon dengan ketentuan; 1) jumlah DPT yang mencapai 2 juta jiwa, maka partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus mempunyai suara sah minimal 10℅ di provinsi tersebut; 2) jumlah DPT yang mencapai swz 2 juta sampai 6 juta jiwa, maka harus mempunyai suara sah minimal 8.5℅; 3) 6 juta sampai 12 juta jiwa, maka harus mempunyai suara sa...

  https://images.app.goo.gl/6CavTviABpifHPnm7 Pada Senin, 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi mengadakan reshuffle ditubuh pemerintahan Kabinet Indonesia Maju . Reshuffle kabinet tersebut ditandai dengan dilantiknya Rosan Roeslan sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang sebelumnya dijabat oleh Bahlil Lahadalia. Bahlil sendiri dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  Presiden RI juga melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM, yang sebelumnya jabatan tersebut diisi oleh Yasonna Laoly. Bersamaan dengannya, Jokowi juga menambahkan kursi untuk jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, serta melantik kepala badan lainnya. Di masa-masa senja kepemimpinan, tentu ini menjadi pertanyaan besar ditubuh publik, tentang apa urgensi pergantian posisi-posisi strategi khususnya Menteri-Menteri. Mengingat, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden teripilh 2024-2029 tingga...