Imigran Surga

https://images.app.goo.gl/QnQTuTFoc7LZf74t9 Menghadapi situasi negera yang carut-marut belakangan ini. Sejak tahapan pilpres yang menuai kontroversi, serta kebijakan-kebijakan politik yang mencidrai demokrasi. Adanya perselingkuhan-perselingkuhan yang mengatasnamakan rakyat, baik itu entitas parpol-parpol yang menjalin kasih dengan pemerintahan, serta sekumpulan dewan yang atas nama rakyat, mereka diagungkan. Hal ini, jelas-jelas menelanjangi demokrasi, sebagai anak kandung dari reformasi. Kondisi semacam ini, jika ditinjau dari situasi politik dalam negeri, efisiensi gerakan perlawanan, serta kesamaan persepsi dan kehendak perbaikan demi menjaga kewibawaan ibu pertiwi. Maka tentu, tidak ada jawaban selain seruan revolusi, yang tidak sekadar merubah tahapan-tahapan prosedural nan administratif dalam bernegara, melainkan mencapai perubahan dalam sistem tata kelola kenegaraan. Situas i Politik dalam Negeri. Pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, setelah putusan MK tentang syar...

"Bappenas pada 2018 sudah bicara tentang adanya im plan yang akan dicangkokan kedalam tubuh manusia posisinya.., yang dibalik itu ada sistem kendali manusia ( Global Human Control System ) yang motifnya  Digital Currency".  Ungkap Ichsanuddin Noorsy dalam Scangkir Opini.      Setelah dibuat babak belur dengan PSBB dan PPKM yang berjilid-jilid, kini masyarakat dihadapkan lagi dengan kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat kecil. bagaimana tidak, beberapa hari lalu, Gubernur mengeluarkan surat pemberitahuan yang isinya kurang lebih tentang kewajiban menunjukan kartu vaksin bagi setiap perjalanan darat yang memasuki daerah Provinsi Gorontalo.      Hal ini mengisyaratkan bahwa kebijakan tersebut terbilang dipaksakan, -bukan sertifikatnya, tapi vaksinnya. Secara psikologi, mentalitas masyarakat belum cukup siap dalam menerima kebijakan perihal vaksinasi. Sementara, dalam beberapa situasi tertentu, mau tidak mau, masyar...

Berkenaan dengan ambang batas, Badan Legislasi DPR menentukan redaksi pada UU Pilkada pasal 40, yang kurang lebih menerangkan tentang boleh dan tidaknya pengusungan calon berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diputuskan. Tetap saja, bagi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD,  dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan paling minimal 20℅ jumlah kursi atau 25℅ akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.  Dalam poin selanjutnya, bagi partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon dengan ketentuan; 1) jumlah DPT yang mencapai 2 juta jiwa, maka partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus mempunyai suara sah minimal 10℅ di provinsi tersebut; 2) jumlah DPT yang mencapai swz 2 juta sampai 6 juta jiwa, maka harus mempunyai suara sah minimal 8.5℅; 3) 6 juta sampai 12 juta jiwa, maka harus mempunyai suara sa...