Lonjakkan kasus Covid-19 di tanah air semakin menggila. Sejak Maret 2020
sampai sekarang ini, ketambahan kasus Covid-19 kurang lebih mencapai 44.721,
maka total jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 2.877.476. - Dikutip dari CNN
Indonesia (Minggu,18/07/2021). Dengan lonjakan kasus yang nyaris tidak
terkendali, pemerintah berinisiatif untuk melakukan pembatasan aktivitas dengan
terma-terma berbagai rupa, yang hari ini dikenal dengan istilah PPKM Darurat.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM Darurat) yang dimulai sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli, dengan
eskalasi yang demikian, bakal turut mengamini perpanjangan PPKM yang katanya
sampai akhir juli. Wacana yang demikian itu menuai kontroversi. Muhadjir
Effendy sebagai Menko PMK menyampaikan tentang adanya perpanjangan PPKM sampai
dengan akhir juli. Hal tersebut di sampaikan ketika Muhadjir berkunjung ke
Universitas Gadjah Madah (UGM) Yogyakarta, Jum’at (16/07/2021). Hanya saja,
Menteri Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa
kepastian perpanjangan tersebut baru akan disampaikan 2-3 hari setelahnya.
Disamping itu, dengan adanya lonjakan kasus
yang nyaris tak terkendali, tidak sedikit para nakes yang mengibarkan bendera
putih dengan berbagai alasan, terutama masalah insentif dan sejenisnya. Hal ini
mungkin yang memicu tindakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menambah
anggaran untuk jaring keamanan saat ini, diantaranya merupakan insentif tenaga
kesehatan (Nakes) dan Kartu Prakerja, sebagaimana dilansir dari KumparanBISNIS.
Perlu kita garis bawahi bahwa adanya Kartu
Prakerja bukan untuk menggaji para pengangguran, akan tetapi untuk membiayai
pelatihan bagi siapa yang melakukan registrasi untuk mempersiapkan tenaga kerja
yang ideal, sehingga Indonesia bakal mampu memiliki tenaga kerja yang
produktif. Sehingganya, wajar saja jika kebanyakan tenaga kerja yang ada di
Indonesia adalah tenaga kerja asing – meski pekerjaan kasar sekalipun, mungkin dengan pertimbangan yang tadi itu.
Lagi-lagi masyarakat didorong untuk berpikir
kritis. Betapa tidak, dengan adanya pemberlakuan PPKM Darurat ini, dimana
masyarakat diwajibkan dengan berbagai persyaratan, pun dikagetkan dengan
kedatangan TKA China pada awal juli kemarin. Hal ini jelas memancing
kecurigaan, mengingat kondisi masyarakat yang dikungkung sedemikian rupa, malah
pemerintah menerima kedatangan TKA. Tentu saja, kecemburuan terhadap perlakuan
pemerintah tidak terelakkan, termasuk kecurigaan akan motif dari PPKM ini,
belum lagi masalah prosedur kedatangan TKA termasuk protkes dan sejenisnya.
Pro-kontra terkait kedatangan TKA tersebut,
sebagaimana yang disiarkan oleh TvOne dalam Catatan Demokrasi, dengan
menghadirkan beberapa narasumber, termasuk Musni Umar sebagai Sosiolog dan
Deddy Sitorus sebagai Politisi PDI-P, (6/7/2021). Dengan mengelak pernyataan
Musni Umar tentang kedatangan China yang termasuk juga merupakan sebab
perkembangan Covid-19 di Indonesia, politisi PDI-P, dengan dalih kemanusian
menganggap tidak ada hubungan antara kedatangan TKA China dengan penyebaran
Covid-19.
Kita lihat, langkah yang diambil oleh negara
China merespon kemunculan Covid di negaranya sejak akhir 2019. Pada awal tahun
2020, tepatnya pada 23 Januari, mereka menerapkan lockdown, sampai waktu
yang ditentukan, dan mereka terbilang berhasil mengatasi hal ini. China
kemudian menjadi rujukan beberapa negara terutama yang ada di Eropa, tentang
proses penanganan Covid-19, sehingga kita sendiri bisa menyaksikan keberhasilan
mereka dengan menyaksikan piala Eropa 2020 yang baru dilaksanakan pada tahun
2021. Sementara, beberapa negara yang merujuk ke China, berhasil mengatasi
masalah ini. Meski negara-negara tersebut belum terbebas dari Covid 100%. Namun
kita lihat, kondisi mereka tidak seperti di negara kita. Bahkan beberapa negara
tidak lagi mewajibkan masker.
Kita lihat beberapa negara yang menjadi tuan
rumah dalam ajang piala Eropa kemarin, kita bandingkan dengan Indonesia,
termasuk China, per 1juta penduduk, dari Januari hingga Juli 2021...,
Jumlah terkonfirmasi
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=false&Align+outbreaks=false&count
...bahwa Belanda dan Spanyol adalah negara yang
turut berpartisipasi dalam piala Eropa kemarin. Namun kondisi kita lebih parah
dari mereka yang baru selesai ber-euforia? Bahkan ada beberapa negara yang
mengatur tentang penolakan kedatangan warga negara Indonesia sampai dengan
waktu tertentu, dan bahkan ada yang sampai dengan waktu yang belum ditentukan.
Kami kerap mempertanyakan motif pemerintah
yang tak kunjung melaksanakan lockdown sejak kemunculannya hingga saat
ini. Yang ada selama ini hanyalah pembatasan bagi rakyat biasa dengan berbagai
istilah. Kami tidak ingin beranggapan bahwa terma-terma pembatasan adalah wujud
ketidak-relaan pemerintah menafkahi rakyatnya. Padahal yang demikian ini jelas
diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Apakah
pemerintah menganggap bahwa lockdown tidak efektif, sebagaimana
pernyataan Deddy Sitorus dalam diskusi tersebut?
Perlu kami sampaikan, bahwa pemberlakuan PPKM
yang bias ini tidaklah efektif. Kami menganggap pemerintah telat dalam
mengambil keputusan. Mungkin kondisinya akan berbeda jika lockdown diterapkan
pada awal-awal kemunculan virus ini. Untuk sekarang, pasti ceritanya berbeda. Bahkan
berbagai pembatasan sosial yang diterapkan selama ini, banyak kita dapati
keluhan dari masyarakat, apalagi jika lockdown baru akan diterapkan
akhir-akhir ini. Meski demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan, namun
pemerintah harus mempertimbangkannya secara matang, harus serius, dan konsisten
dengan kebijakan tersebut.
Sampai hari ini, terdapat banyak kejadian
berupa penolakan terhadap pemberlakuan PPKM ini. Ditambah dengan wacana
perpanjangan sampai akhir juli. Maaf-maaf saja, bukannya rakyat tidak mau agar
kondisi paceklik ini segera usai. Namun kondisi semacam ini membikin resah, rakyat
dibuat kaku dan merasa di anak tirikan. Dan hal itu akan cepat redam dengan hadirnya
udara segar berupa bantuan sosial, BLT desa, atau yang sejenis dengannya, yang tidak semua
menerima manfaatnya. Mana lagi bantuan yang demikian rentan mengalami
pengurangan dari yang semestinya. Sehingga mendorong masyarakat untuk tetap
menjalankan aktivitas seperti biasa, meski kerap direpresi.
Menghadapi situasi ini, pemerintah harus lebih
terbuka dengan menerima kritik dan saran dari luar istana, dengan tetap
memperhatikan budaya tatakrama. Entah itu mahasiswa, pengusaha, pakar ekonom,
pakar kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagiamana pakar ekonom RR, menyarankan
agar penguasa bisa mencontoh kebijakan yang diambil pemerintah daerah, dengan
mengalokasikan dana infrastruktur untuk membantu kebutuhan pokok harian dan
rakyat miskin, termasuk juga dana SAL dan dana SILPA, sebagaimana yang
dilakukan gubernur Jawa Barat dalam penanganan Covid-19. Saran- Hal ini perlu
dikaji secara serius, sebab pemerintah yang lebih memahami hal itu. Dan harus
terbuka, tentang alasan dan pertimbangan dari saran-saran yang dihidangkan.
Kami harap, pemerintah melakukan hal-hal yang
semestinya dalam mengatasi situasi sulit ini, yaitu dengan menitik-beratkan
pada penangan Covid-19. Tidak dengan membagi fokus ke hal-hal yang lainnya.
Komentar
Posting Komentar